Blog

Berita, pembaruan, pengumuman dan informasi terbaru tentang equity crowdfunding properti. Berita & informasi investasi crowdfunding terpercaya - Julizar.com

Investasi Indonesia BKPM - Badan Koordinasi Penanaman Modal

Investasi Indonesia BKPM - Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daftar Isi:

BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM merupakan penghubung utama atau pintu masuk dunia usaha dan pemerintah di Indonesia. BKPM mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendorong investasi langsung, baik investasi dari dalam negeri maupun investasi luar negeri.

BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009, dengan demikian tugas utama BKPM tidak hanya meningkatkan investasi dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

BKPM mempunyai tugas pokok membantu dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Fungsi BKPM:

a. merumuskan kebijakan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;

b. melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang Penanaman Modal;

c. menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal, dengan memperhatikan pandangan dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Departemen/Instansi yang terkait dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

d. mengajukan daftar bidang usaha penanaman modal tersebut huruf c kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden;

e. mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal tersebut di daerah-daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan;

f. menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal;

g .menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya;

h .menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;

i. mengajukan hasil penelitian/penilaian permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;

j. memberikan persetujuan permohonan penanaman modal dalam negeri dan perubahan penanaman modal asing atas Pemerintan Republik Indonesia;

k. atas nama Menteri yang membina nidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan;

l. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan serta memberi petunjuk untuk pemecahan masalah agar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal berjalan dengan lancar;

m. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan Departemen/Lembaga Pemerintah yang terkait, agar sejalan dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi bila terjadi penyimpangan.

BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.

BACA JUGA

Konsultan Pajak: Pengertian Dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Investasi di Indonesia - Tips untuk orang asing yang ingin berbisnis di Indonesia

Investasi di Indonesia Dan Pandangan Bisnis Untuk Investor

Get Contacted

Site under development